Resolusi tersebut tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat China (PRC), atau memberikan hak kepada PRC untuk mewakili rakyat Taiwan di PBB dan badan khusus lain.
Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Solidaritas Internasional Taiwan (Taiwan International Solidarity Act) pada bulan Juli tahun ini yang menyebutkan bahwa Resolusi Majelis Umum PBB 2758 hanya membahas masalah keterwakilan China dan tidak melibatkan Taiwan.
China menyamakan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dengan apa yang disebut “Prinsip Satu China”, dan secara sewenang-wenang memaksakan posisi politik China di PBB untuk menghalangi partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional.
Pemegang paspor Taiwan saat ini bahkan tidak diizinkan untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan internasional dan pers Taiwan juga tidak bisa mendapatkan kartu pers untuk wawancara. Perlakuan diskriminatif ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar universalitas dan hak asasi manusia yang ditekankan pada saat pendirian PBB.
