Secara spesifik ia menyoroti peran strategis perangkat daerah sebagai pihak yang mengelola beragam data sensitif milik warga, mulai dari data kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan daerah.
Menurut Susanto, keberhasilan atau kegagalan pemerintah kota dalam aspek ini akan langsung mempengaruhi citra institusi di mata publik.
“Perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting. Kita mengelola data kependudukan, kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, hingga keuangan daerah. Semua itu menyangkut data pribadi warga Bandung. Artinya, keberhasilan atau kegagalan kita dalam melindungi data akan berpengaruh langsung pada citra pemerintah daerah,” ujarnya.
Susanto menutup sambutannya dengan seruan agar UU PDP tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai landasan untuk membangun budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan.
