> “Membangun Bandung tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu kolaborasi dan semangat gotong royong seluruh warga. Dengan kebersamaan, insyaallah persoalan kota dapat diselesaikan,” katanya.
Menanggapi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK, Susanto mengakui bahwa beberapa kasus hukum yang menimpa pejabat Pemkot Bandung turut mempengaruhi hasil survei tersebut. Namun ia mengapresiasi langkah Wali Kota Bandung, M. Farhan, yang kini aktif menggandeng KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
“Langkah Wali Kota menggandeng KPK merupakan strategi tepat dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini langkah pencegahan agar seluruh ASN memahami batasan dan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Susanto juga menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi berlandaskan prinsip good governance dan clean government. Ia menegaskan, pelayanan publik harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi dan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar warga mendapat layanan optimal.
