HeadlineHukum

Supriyadi : Penetapan Toto Sebagai Tsk Oleh KPK Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum

Bandung, BEDAnews.com – Upaya hukum Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, dengan melakukan Gugatan praperadilan melawan putusan KPK tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat ini sedang menunggu putusan Hakim setelah melalui beberapa kali sidang yang dipimpin Hakim Sujarwanto, SH. MH.

Kuasa Hukum Pengggugat Supriyadi, SH., MH., Menilai  penetapan tersangka terhadap Toto oleh KPK keliru, karena  penetapan status tersangka oleh KPK tersebut hanya berdasarkan satu alat bukti yakni keterangan dari Edi Dwi Soesianto dalam persidangan kasus Meikarta di Bandung.

Dengan hanya keterangan dari Edi Soes yang menyebutkan bahwa Toto mengetahui pemberian uang tapi disangkal Toto yang menyatakan bahwa itu tidak benar.

Toto juga menyebut bahwa penetapannya sebagai tersangka hanya dengan satu keterangan dari Edi Soes, sementara bukti surat atau uang nggak ada, hanya keterangan Edi Soes yang mana keterangan itu juga sedang diuji setelah kita melapor ke Polrestabes Bandung, sebut Supriyadi di Bandung, Minggu (12/1/2020).

“Maka dengan pernyataan ES itu, kita laporkan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik dengan Laporan Polisi No. STPL/2019/IX/2019/JBR/POLRESTABES Tgl 10 September 2019. Begitu juga, hasil laporan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/3479/XI/2019/Reskrim Tanggal 12 November 2019, sudah kami ketahui,” katanya.

Lebih jauh disebutkannya, dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan pihaknya dipengadilan menyatakan. “Bahwa seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya dengan menggunakan satu alat bukti. Penyidik KPK harus dapat menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup baru bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka sesuai dengan aturan KUHAP,” ujarnya

Ditegaskan Supriyadi Saksi ahli yang kami hadirkan juga mengungkapkan, KPK tidak bisa menggunakan protap atau aturan internal tanpa mengindahkan ketentuan KUHAP.

“Walaupun KPK beralasan penetapan tersangka di KPK sudah ada aturannya atau ‘lex spesialis’ tapi aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang undangan yang lebih tinggi yaitu KUHAP,” tegasnya.

Supriyadi menyebutkan Toto menyangkal seluruh sangkaan KPK terkait adanya uang Rp 10 Miliar dari dirinya dan Lippo Cikarang, Tbk untuk mengurus perizinan proyek Meikarta. Ia menilai penetapan tersangkanya oleh KPK tak cukup alat bukti.

“Kasus ini kan bukan OTT, tidak ada uang sama sekali yang diambil dari saya, tidak ada bukti sama sekali bahwa ada uang keluar Rp 10 miliar dari Lippo Cikarang,” katanya

Lebih lanjut Supriyadi menyatakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sprin. Dik/67/DIK.00/01/07/2019 tanggal 10 Juli 2019, atas Dasar Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor: LPP/08/DIK.02.01/23/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan untuk itu dalam petitum kami berharap hakim mengabulakan permohonan kami dan membebaskan Klien kami dari tahanan.

“Tindakan KPK yang menetapkan pak Toto sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum oleh karenya kami berhatap besok Selasa (14/1./2020) hakim tunggal yang mulia bapak Sujarwqnto SH MH dapat mengabulkan permohonan kami serta memerintahkan KPK membebaskan Klien kami dari tahanan,” pungkasnya. @her.

Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close