Komitmen Para Penegak Hukum untuk menegakkan hukum demi tercapainya suatu Kebenaran dan Keadilan perlu dipertanyakan kembali. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Penegak Hukum sudah luntur. Krisis kepercayaan telah terpatri di pikiran masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, hal ini tentunya bukan tanpa alasan, banyaknya kasus-kasus ketidak adilan yang dialami oleh masyarakat menjadi faktor utamanya. Akhir-akhir ini seluruh masyarakat Indonesia, bahkan manca negara dihebohkan dengan kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Vina dan Eky Cirebon, mulai dari adanya kasus salah tangkap terhadap Pegy Setiawan sampai dengan yang terakhir kita dihebohkan dengan adanya Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal demi untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Para Penegak Hukum bahwa ia tidak pernah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap Vina dan Eky sebagaimana Vonis Pengadilan Negeri Cirebon yang telah dijatuhkan kepada Saka Tatal sebagai salah satu Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap Vina dan Eky di tahun 2016. Memang Sumpah Pocong tidak dikenal di dalam penegakan hukum kita, sumpah pocong tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sumpah pocong yang dllakukan oleh Saka Tatal bisa saja dilakukan sebagai bentuk keputusasaan dalam mendapakan keadilan, ia telah menjalani hukuman, sedangkan ketujuh terpidana lainnya masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Saka Tatal telah melakukan Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali, sedangkan ketujuh terpidana lainnya menyusul akan berjuang melakukan Peninjauan Kembali demi untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka. Apakah perlu melakukan pembuktian lain di luar aturan hukum yang sudah ada? Apakah harus melakukan sumpah pocong untuk meyakinkan Penegak Hukum? Tentunya sumpah pocong tersebut tidak memiliki kualitas apapun untuk menggugurkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde), namun seluruh Penegak Hukum harus melakukan introspeksi diri, Sumpah Pocong yang dilakukan oleh Mantan Narapidana Saka Tatal tersebut merupakan gambaran Resistensi Masyarakat bawah kepada Penegakan Hukum di Indonesia, keadilan hanya milik orang kaya dan berkuasa, keadilan bukan milik orang miskin dan lemah.













