Adapun langkah nyata Kejaksaan dalam mewujudkan hal tersebut yaitu: Penegakan Hukum Terpadu: Menggunakan pendekatan Multidoor yang memungkinkan penerapan pidana tambahan seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pidana pemulihan lingkungan.
Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum (APH): Meningkatkan pola koordinasi formal dan non-formal dengan lembaga terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penguatan Fungsi Intelijen: Mengembangkan mekanisme deteksi dini melalui intelijen untuk mencegah aktivitas tambang ilegal.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Melalui pelatihan, seminar, diskusi kelompok terarah (FGD), dan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala.
