Meski demikian, ada satu hal yang harus ditegaskan: ketepatan sasaran subsidi dan keandalan distribusi adalah dua persoalan berbeda yang harus diselesaikan secara bersamaan.
Pembatasan konsumsi oleh kelompok mampu dapat memperbaiki distribusi manfaat subsidi, tetapi tidak otomatis mengatasi keterlambatan pengiriman, keterbatasan armada, atau ketidakcukupan persediaan di suatu wilayah. Sebaliknya, penambahan pasokan tanpa perbaikan tata kelola subsidi juga belum tentu menghasilkan penggunaan anggaran yang efisien.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah subsidi benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat yang berhak, sementara setiap kebijakan pengadaan dan distribusi menjamin BBM tersedia sesuai kebutuhan.
Pekerja harian, pengemudi angkutan, nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro tidak semestinya menanggung beban terbesar akibat kelemahan sistem yang berada di luar kendali mereka.
