Semarang, BEDAnews.com
Pembangunan proyek Reaktivasi jalur Kereta Api Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menuai pro dan kontra , permasalahan ganti rugi / biaya bongkar tidak sesuai dengan GNOP standart harga tanah yang ada di Kelurahan Tanjung Emas.
Disamping itu, PT. KAI mengklaim bahwa tanah itu milik PT. KAI padahal ada 3600 SHM [Sertifikat Hak Milik ] dimiliki oleh warga dikeluarkan oleh BPN [Badan Pertanahan Negara ] Kota Semarang pada tahun 2001. Namun PT. KAI telah mengklaim bahwa sertifikat itu Illegal [ tidak sah], sehingga membuat sebagaian warga geram.
Pada dasarnya warga Kelurahan Tanjung Emas secara pribadi mendukung pembangunan yang dibiayai oleh APBN tersebut, namun kesepakatan harga belum deal.
Drs. Margo Hariyadi, Lurah Tanjung Mas ketika diwawancarai wartawan mengatakan bahwa, tujuannya sosialisasi SHM yang didukung 1000 tanda tangan warga tujuannya adalah bahwa 3600 SHM yang dikeluarkan oleh BPN Kota Semarang adalah sah, jadi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan diselesaikan melalui Pengadilan. “BPN [Badan Pertanahan] Kota Semarang, PT. KAI dan warga duduk bersama,” tegasnya kemarin.
Harapan Drs. Margo Hariyadi adalah, agar PT. KAI menyelesaikan dulu warga yang mempunyai SHM karena itu tanah warga, imbuhnya.
Sedangkan Budi Sukoriyanto, SE, SH, M.Hum yang ditunjuk sebagai pengacara dari pihak warga menjelaskan, PT. KAI jangan pernah mengatakan bahwa SHM yang dimiliki warga itu IIlegal karena ada 32.000 jiwa ada SHM 3600 yang dikeluarkan oleh BPN pada tahun 2001 adalah sah, tegasnya.
Budi Sukoriyanto, SE, SH, M.Hum menambahkan bahwa, pada rapat di Gubenur akan dibentuk Tim Apressel ditentukan ganti rugi yang diberikan kepada warga sesuai harga pada umumnya. “PT. KAI tidak boleh mengatakan IIlegal, tapi putusan PN [Pengadilan] yang berhak mengatakan seperti itu,“ tegasnya. [EM/DD]













