Selain itu juga, masukkan terhadap RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, masukkan terhadap RUU tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, masukkan terhadap RUU tentang larangan minuman beralkohol, serta masukkan terhadap perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Masukan dalam undang-undang ASN misalnya, mereka berharap kejelasan atau batasan netralitas seorang ASN dalam bidang politik. Serta persyaratan peningkatan golongan atau jabatan ASN fungsional yang dinilai lebih berat dan lebih banyak dibandingkan ASN dengan jabata struktural.
“Masukan-masukan tersebut tentu sangat bermanfaat, agar setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi
Undang-Undang pada akhirnya senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
