Ia menilai, selama ini masih terdapat persepsi keliru di masyarakat yang menganggap anggota DPR sepenuhnya kebal hukum. Karena itu, MKD berupaya aktif melakukan sosialisasi agar batasan antara hak imunitas dan pelanggaran etik dapat dipahami secara jelas.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, keberhasilan penegakan kode etik DPR tidak hanya bergantung pada MKD semata, tetapi juga membutuhkan dukungan luas dari masyarakat serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.
“Agar MKD bisa berfungsi dengan baik, kami butuh bantuan dan dukungan masyarakat, serta kerja sama semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, seperti kepolisian. Namun tentu ada aturan mainnya ya,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, MKD juga turut mensosialisasikan penggunaan TNKB khusus DPR RI sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. TNKB khusus tersebut diharapkan dapat mempermudah identifikasi apabila terjadi pelanggaran hukum oleh anggota DPR di lapangan.
