Bandung BEDAnews.com
DR. Siti Aisyah Tuti wakil Ketua komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih untuk memimpin DPD KNPI Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020 versi Konggres Luar Biasa Jakarta untuk periode 2016-2020.
Siti yang fungsionaris partai Golkar Jawa Barat ini dilantik Bersama dua orang anggota DPRD jabar lainnya Nia Purnakania (Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar ) dan Hedi Permadi Boy (Ketua Komisi III) didapuk menjadi wakil ketua. bersamaan dengan penyelenggaraan acara Jambore Nasional Pemuda 2016, di Bumi Perkemahan Cikole, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (18/11).
Usai pelantikkan yang dihadiri Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, Siti menyatakan “Kepercayaan ini adalah penghormatan dan saya merasa tersanjung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya.”tuturnya
Dibawah kepemimpinannya Siti Aisyah menjanjikan KNPI Jabar akan mendukung setiap program pemerintah untuk membangun bersama Provinsi Jabar. Ia pun mengimbau seluruh pemuda di Jabar agar memberi karya yang terbaik untuk bangsa dan negara.
Sementara itu Ketua DPD KNPI Jabar Saca Suhendi menangapi adanya pelantikan pengurus DPD KNPI Jabar tersebut menyatakan. “Berdasarkan aturan organisasi hasil Kongres Pemuda Papua, keberadaan KNPI hasil KLB sangat tidak memenuhi syarat.”tegasnya.
Terjadinya KLB waktu itu tidak dihadiri DPD tingkat satu se-Indonesia, bahkan tidak dihadiri oleh OKP nasional secara mayoritas. Akan tetapi, dari hasi KLB tersebut, pemerintah telah mengeluarkan SK Kemenkumham yang atas nama perkumpulan DPP KNPI, bukan perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau yang disingkat KNPI.
“Ini jelas sudah beda surat keputusan dan beda organisasi, akibat dari perbedaan SK,”
Ditegaskannya, penggunaan lambang KNPI yang digunakan versi KLB sebetulnya tidak diperkenankan, bahkan termasuk sebuah pelanggaran.
Beberapa pelanggaran yang dilakukan DPP KNPI versi KLB yaitu secara sepihak memberikan caretaker terhadap DPD KNPI Jabar. Padahal berdasarkan aturan caretaker dapat diberikan bila Ketua KNPI Jabar melakukan pelanggaran hukum atau tidak menjalankan organisasi secara semestinya.
“Tapi ini kan caretaker-nya juga dari versi KNPI KLB, sehingga itu tidak kami anggap penting dan bukan fatsun saya yang merujuk pada hasil Kongres Papua di bawah kepemimpinan Rifat Darus,”cetus Saca
Lebih jauh dikatakannya, langkah yang akan diambil atas keberadaan KNPI versi KLB di Jabar ini pihaknya akan menempuh jalur konstusional, temasuk melakukan konsolidasi seluruh OKP dan DPD tingkat II se-Jabar.@
