“Tadi Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Timur bertanya banyak hal. Salah satunya tentang bagaimana Badan Musyawarah melaksanakan fungsinya, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan rapat, itu yang dipertanyakan,” jelas Iis Rostiasih, Kota Bandung, Rabu (5/2/2025).
Kewenangan dan fungsi Badan Musyawarah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, dalam regulasi tersebut dijelaskan semua secara detail.
“Badan Musyawarah merupakan salah satu AKD yang menpunyai fungsi, dan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kinerjanya punya mekanisme. Kalau di DPRD Jawa Barat mekanismenya setiap pelaksanaan rapat Badan Musyawarah untuk penjadwalan pimpinan dan anggota DPRD itu didahului dengan rapat pimpinan, mekanisme ini disetujui dalam rapat Badan Musyawarah,” katanya.
