Secara formal, pengusulan calon pasangan kepala daerah harus melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang, seperti dukungan partai politik atau koalisi partai politik.
Namun, dalam praktiknya, dukungan kepala suku yang menggunakan sistem noken dapat memberikan legitimasi dan dukungan moral yang kuat bagi pasangan calon yang diusulkan.
Oleh karena itu, meskipun tidak secara langsung diatur oleh undang-undang, peran kepala suku dalam mengusulkan calon pasangan kepala daerah melalui sistem noken dianggap layak dan penting dalam konteks sosial-budaya Papua.
Melalui penjelasan ini, saya menegaskan bahwa sistem noken bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga sebuah mekanisme demokrasi lokal yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem hukum Indonesia, terutama di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
