Bandung BEDAnews.com
Bahas perancangan anggaran tahun 2017 Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat kerja secara khusus dengan mitra OPD terkait, dalam dua hari ini, Dinas Pendidikan, Biro Pelayanan Sosial, Dinas Olah Raga dan Pemuda, KONI Jabar beberapa diantara mitra kerja Komisi V yang membahas secara khusus per OPD mengenai alokasi anggaran untuk tahun 2017.
Mengenai hal tersebut Ketua Komisi V Syamsul Bachri, SH.,MBA ketika ditemui BEDAnews.com di ruang kerja Komisi V di DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung Rabu (24/2) menyatakan
“Komisi V memiliki fungsi Budgetting, karena itu mitra kerja membuat format kegiatan seperti apa anggarannya.”Kata Syamsul
Mitra kerja membuat format kegiatan sinkron nggak antara rancangan dengan slot atau yang dipersiapkan Bappeda, kalau tidak sinkron dimana? Misalnya masih ada sisa kelebihan program kita ambil mana yang prioritas.
Dalam raker dengan Dinas Pendidikan Anggota Komisi V KH Chumaidi mengharapkan besaran anggaran RKB bisa mengikuti besaran anggaran seperti yang dialokasikan kementrian.
Atas keinginan tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan Prov Jabar Karyono menyatakan, APBN beda perlakuan dengan APBD, APBD mengacu kepada permendagri 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan APBN diatur oleh perpres, sehingga perlakukannya berbeda kementrian punya otoritas bisa langsung hibah ke bawah.
“APBD itu diatur oleh permendagri kodering dan digitnya, tidak ada digitnya untuk memberikan bantuan langsung sehingga sulit pagu yang dialokasikan ada di OPD.”Kata Karyono.@hermantz.












