JAKARTA, BEDAnews.com – Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (14/3) kembali menggelar sidang perkara kasus ijazah palsu yang dikeluarkan STT Setia dengan terdakwa Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saksi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asnawi, SH., dan Handri, SH., menghadirkan saksi pelapor dan 2 orang korban, yakni Sinta Tolles, Susana Kalli dan Willem Frans Ansyanay SH.
Sebelum persidangan Willem Frans Ansyanay, selaku pelapor yang di kuasakan pihak Korban mengungkapkan kekecewaannya. "Ini modus pendidikan yang di bungkus dalam bentuk institusi keagamaan," ungkapnya kepada awak media.
Menurutnya, Ini tanggungjawab Negara dan pemerintah karena itu semestinya kementerian terkait melakukan upaya seperti ini, bukan kami. "Masa kami sebagai warga yang mempersoalkan, terus negara urus apa,” , ujar Willem.
Sementara, Kuasa Hukum Terdakwa, Tomi Sihotang menduga bahwa kasus yang sebenarnya dipermasalahkan adalah sengketa tanah, jelasnya kepada awak media seusai persidangan.
Menurut Tomi, jika memang permasalahan yang saat ini disidangkan adalah terkait ijazah palsu, maka tidak akan ramai. "Kalau masalah izin masa bisa sampai seramai ini,” ucap Tomi Sihotang.
"Ini (PGSD) hanya di cantelkan, mengapa dicantelkan, justru bagus, supaya lulusan ini bisa mengajar SD (Sekolah Dasar)," paparnya.
Saat ini yang memiliki izin dan terdaftar di Kemenristekdikti itu dua prodi yaitu teologi dan prodi pak. “Dia itu (korban) pergi ke STT Setia itu untuk sekolah teologi bukan guru SD. Tujuannya mereka lulus S1, D2 itu untuk jembatan ngajar SD. Kok itu yang di masalahkan?,” terangnya.
Lebih lanjut, saat ini terkait izin administrasi PGSD di STT Setia telah diselesaikan. Sebelumnya, Dikti mengatakan masalah administratif dan itu sudah di selesaikan. Tadi saya sudah kasih lihat ke Hakimnya, tutur Tomi.
"Ya, tadi sudah di kasih lihat Majelis, Bukti kepengurusan administrasi dari Dikti yang di keluarkan Tahun lalu (2017) bahwa setelah di katakan insiden tidak berizin. Itu langsung di urus," ungkapnya.
Sebelum proses mengajar sudah di jelaskan bahwa Visi misi sekolah STT Setia itu untuk melayani dilapangan, bukan untuk menjadi jabatan Pegawai Negeri, tutup Tomi.
Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu depan tanggal 21 Maret 2018. (Rudi/Eva)
