“Kami mau melanjutkan penelitian karena tidak serta merta semua yang daftar kesini sertifikatnya jadi, apakah itu harus di tangguhkan karena kurang persyaratan seperti riwayat tanah dan sebagainya, dan ini sertipikat UKM” ujar Kustiawan, namun di KKP (komputerisisasi Kantor pertanahan) ada. Selanjutnya ujar Kustiawan, ia akan melaporkan hal tersebut kepada Pimpinannya dan betut tidaknya ada oknum nakal terutama dugaan mengarah ke internal atawa aspal, hingga mungkin diterbitkan berita acara penggantian membutuhkan waktu.
Pada kesempatan itu ia menjelaskan Sertipikat UKM “Ini keluar bersifat peroyek dan masal, Proyek UKM (Usaha Kecil Menengah) dimana Negara memberikan anggaran melalui Kemenkop dan Dinas UKM di Ciamis ke Disindagkop, lalu Indagkop nyari dan memverifikasi pelaku UKM sebagai penerima peroyek atawa penerima manfaat untuk mensertifikatkan tanah miliknya secara geratis bekerjasama dengan BPN melaksanakan peroyek Sertipikat tanah UKM” terangnya.
Sementara itu pihak Ag memberikan keterangan sertipikat itu namanya Sertipikat UKM yang membuatnya bingung lantaran Perbankan menolak hingga tertahanlah niatan mendapatkan suntikan dana guna menamah modal usahanya. “Tahun 2014 silam tidaklah geratis namun bayar Rp 1 jutaan melalui Desa,ini sertipikat bagikan kendaraan bermotor tidak ber BPKB dan tidak bisa dijaminkan ke Bank” ujarnya.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Disindagkop Kabupaten Ciamis dan pihak Desa Imbanagara Raya belum berhasil dikonvirmasi. (abraham)
