Cimahi, BEDAnews-
Penolakan Undang Undang Pilkada Tidak langsung menuai banyak protes dari banyak kalangan. Salah satunya dari elemen pekerja.
Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi Dadan Sudiana mengatakan, selain memasung demokrasi rakyat, Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD juga menutup peluang bagi non partai untuk menjadi kepala daerah. padahal diera otonomi seperti sekarang ini keberpihakan kepala daerah kepada rakyatnya harus dipertunjukkan, termasuk kepada kalangan buruh.
Dalam hal perburuhan, kata Dadan, mimpi kalangan buruh untuk memimpin didaerah menjadi hal yang sulit dilakukan, padahal kebijakan kaum buruh didaerah tergantung kpedulian kepala daerahnya seperti penentuan besaran UMK yang harus diputuskan oleh Walikota atau Gubernur.
Karena itu SPN akan tetap menolak Undang-Undang Pilkada yang sudah disahkan DPR RI tersebut dana akan ikut bersama elemen lainnya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konsitusi (MK). “Selain SPN Kota Cimahi hal ini juga akan dilakukan oleh SPN di seluruh Jawa Barat, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh DPD SPN Jawa Barat,” jelasnya.
Selain melakukan Judicial Review ke MK juga direncanakan akan digelar sejumlah aksi untuk melakukan penolakan disahkannya Undang-Undang Pilkada tersebut. SPN tetap akan menolak diberlakukannya Undang-Undang Pilkada Tidak langsung tersebut. (bun)
