Bandung BEDAnews.com
153.000 orang penyandang disabilitas di Jawa Barat saat ini berada dalam standar kehidupan yang cukup memprihatinkan, dan masih jauh dari perhatian pemerintah baik oleh Eksekutif, Legislatif .
Hal ini diungkapkan Irpan Rustandi Koordinator Dissabilitas Bergerak kepada Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat yang menerima audiensi kaum dissabilitas di ruang kerja komisi V DPRD jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung.
Belasan disabilitas ini diterima Habib Syarif Muhammad dan Ikhwan Fauzi untuk beraudensi, diruang kerja komisi V .
“Kami mendatangi Kantor DPRD Jabar untuk menuntut hak-hak kami yang sampai kini masih jauh dari perhatian pemerintah baik oleh Eksekutif, Legislatif dan Stakeholder. Padahal, regulasi sudah jelas yaitu UU No 28 tahun 2013 dan Perda Jabar No 3 Tahun 2012.”Ujarnya.
UU No 28/2013 tentang pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan Perda Jabar No 3 Tahun 2012 tentang Disabilitas, sudah cukup jelas kewaiban pemerintah terhadap Disablitas, Namun, sampai kini hak-hak kami masih belum juga dipenuhi oleh pemerintah.
"Kami tidak ingin hidup kami dikasihani dan menjadi beban pemerintah tapi yang kami inginkan tolong penuhi hak-hak kami sebagai warga Negara yang diatur dalam Undang-undang. Adapun hak-hak yang kami tuntut diantaranya, Hak Hidup layak, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, lapangan pekerjaan, ujarnya.
Dari 153.000 penyandang disabilitas di Jabar, rata-rata latar belakang pendidikannya hanya tamatan SD – SMP. Sementara dunia kerja kini sudah mempersyaratkan D3 atau S1 sehingga mereka tidak bisa berkompetisi.
Selain itu, karena rendahnya tingkat pendidikan berdampak kepada paradigma berpikir, mereka lebih cenderung menunggu bantuan daripada meningkatkan kemampuan dan kapasitas dirinya sendiri untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya.
Menanggapi aspirasi dari para penyandang dissabilitas tersebut, KH. Habib Syarif Muhammad menyatakan, permasalahan terkait pemenuhan hak para penyandang disabilitas di Jawa Barat ini, harus menjadi salah satu perhatian yang serius bagi pemerintah. Dengan kondisi permasalahan yang kompleks Habib menginginkan penanganan permasalahan ini harus dikaji secara komprehensif, sehingga menepis anggapan bahwa ProvinsiJawa Barat belum ramah untuk penyandang disabilitas.
“Masalah ini betul-betul kompleks mereka perlu perhatian secara komprehensif dari mulai penyediaan bangunan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Seperti bangunan-bangunan di Jawa Barat ini belum ramah dengan kelompok disabilitas. Seperti jalan, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi yang belum bisa menyediakan fasilitas bagi kelompok disabilitas ini” jelasnya
Sementara, dr. Ikhwan Fauzi, M.kes menyatakan, aspirasi yang disampaikan perwakilan Disabilitas ke Komisi V, cukup wajar, mereka tidak ingin hidupnya tergantung belas kasihan dari pemerintah, tapi mereka ingin hidup layak yang mandiri. Karena itulah mereka menuntut hak-hak dasar hidup.
Lebih jauh dikatakannya , memang regulasi untuk penyandang disabilitas sudah dibuat, tapi dalam implentasinya masih jauh dari apa yang diatur dalam peraturan yang ada. Bahkan untuk melakukan aktifitas sehari-hari saja, aksesabiltas masih jauh, baik di gedung sekolah, gedung pemerintahan, di mall maupun dihotel.
Sedangkan terkait kesempatan kerja, walaupun sudah diatur, setiap kantor pemerintahan maupun swasta harus menerima minimal 2% dari seluruh karyawan, nyatanya belum juga terpenuhi. Ujar Politisi Senior PDI Perjuangan ini.@hermantz
