Bandung BEDAnews.com
Selasa (2/5) ini rencananya DPRD Jabar mengagendakan Sidang Paripurna LKPJ Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2016, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat mempersoalkan banyak hal, dua yang jadi sorotan adalah kinerja eksekutif, terkait masalah serapan anggaran dan program-program copy paste yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sebagaimana dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat. H Waras Wasisto, SH. kepada BEDAnews.com di Bandung Senin (1/5).
Banyaklah ! terutama kembali soal penyerapan anggaran yang menurut kita tidak maksimal, keterlambatan penggunaan anggaran yang sebenarnya bisa dipercepat tetapi tetap saja dari tahun ke tahun tidak berubah, tetap diujung anggaran.
“Ini kan rakyat yang dirugikan sementara uangnya sudah ada dan sudah disetujui di bulan Desember (red: tahun sebelumnya).”Ujarnya
Hal-hal teknis memang birokrat yang lebih tahu, tetapi kan harus ada perubahan juga ada reformasilah, misalkan saja katakanlah lelang baru bulan Mei kenapa sih gak bulan Maret, atau Februari, orang Desember sudah diketok kok .!
“Dengan begItu kan penyerapan jadi besar, artinya gak banyak duit nganggur yang selama ini kita bertanya duitnya disimpan dimana.?”
Memang duitnya bukan duit butuh, duit APBD kan memang duit yang mutar dari PAD, dari DAU, DAK tapi sebenarnya semakin cepat itu dikerjakan semakin baik.
itu yang paling inti yang kita soroti, artinya eksekutif belum belajar dari tahun kemarin, belum berani merubah pola penyerapan anggaran secara baik sehingga itu bisa bermanfaat.
Dicontohkan anggota Komisi IV ini , “ Di Dinas Bina Marga baru berapa titik yang dilelang di akhir bulan April ini, dari sekian ribu titik, coba bayangkan !, proses lelang saja bisa satu bulan terus kapan dikerjainnya, kapan selesainya, semantara sebentar lagi kita sudah bahas murni 2018, mudik Lebaran”ungkapnya
Harusnya bisa menyotoh di APBN–lah, APBN September pembahasan, Oktober diketok, November sebagian besar, yang besar-besar sudah dilelang duluan. Sehingga paralel, ini diketok, ini dilelang duit ada jalan, sehingga penyerapannya bisa optimal.
“Saya melihat itu saja, dan memang tangan kita gak nyampai karena pengguna anggarannya OPD bukan kita, artinya OPD, Dinas kemudian LPSE, Pokja, balai dan lain sebagainya selalu dengan kebiasaan lama.
Kita sudah capek setiap forum kita pasti ngomong itu tetapi tetap saja, Ini kan sengaja dipepetin biar genap dulu duitnya, kan kesannya begitu, nah ini yang menurut saya jadi menghambat. Pembangunan dan menghambat penyerapan.
Waras juga mengingatkan kebiasaan di OPD dengan program-program copy paste, yang tidak bersentuhan langsung rakyat, misalnya soal seminar, diklat, pelatihan apalah,harusnya itu dikurangi, disetiap tahun pasti muncul aja judul dengan jenis yang sama walaupun mungkin ganti kalimat, lebih bagus dipakai yang bermanfaat buat rakyatlah.
“Dua hal itu saja yang menurut saya dari tahun ke tahun kelihatannya tidak berubah, padahal ini sudah tahun ketiga.”pungkasnya
