Bandung, BEDAnews
DPRD dan Gubernur Jabar menandatangi kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2012, dan di dalam APBD Perubahan tersebut hampir seperempatnya digunakan untuk pemilikuda Jabar 2013.
Seperempat dari nilai anggaran perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Jabar Tahun Anggaran 2012 provinsi Jawa Barat yang baru saja rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond anggarannya ditandatangai Gubernur dan DPRD Jabar, dialokasikan untuk anggaran pemilihan umum kepala daerah dan gubernur Jawa Barat (Pemilukada) Februari 2013 mendatang.
"Dana Pilgub Jabar itu yang paling menonjol dalam alokasi APBD-P 2012, sedangkan lainnya untuk tambahan dana infrastruktur, tambahan ruang kelas baru (RKB) dan untuk infrastruktur desa," kata Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, di Bandung, Selasa (7/8) lalu.
Untuk anggaran Pilgub sendiri, lanjut Heryawan, dialokasikan untuk menuntaskan dana yang setengahnya sudah dianggarkan di APBD murni dengan total keseluruhan Rp. 1,047 triliun.
Dikatakannya, pada APBD murni Pemprov Jabar TA 2012, sudah dianggarkan untuk pembangunan 4.250 RKB dan pada APBD Perubahan pemprov sudah melunaskan target 6.000 RKB dengan mengalokasikan anggaran untuk 1.750 RKB.
Sementara, Asisten Administrasi Setda Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, dibandingkan dengan pendapatan pada APBD murni TA 2012, memang terjadi peningkatan sebanyak 6,88 persen. "Dari pendapatan Rp. 14,626 triliun, terdapat peningkatan Rp. 654 miliar untuk pendapatan saja. Salah satu yang naik adalah PAD sebanyak Rp. 562 miliar," kata Iwa.
Iwa juga mengatakan, untuk pos belanja sendiri nilainya menjadi Rp. 18,23 triliun dari sebelumnya (atau dalam APBD murni 2012) yang hanya mencapai Rp.15,8 triliun.
Dari keseluruhan APBD itu terdapat defisit Rp. 2,951 triliun yang tertutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2011 yang mencapai Rp. 3,003 triliun, sehingga terjadi keseimbangan anggaran, dari pos belanja APBD Perubahan yang volumenya Rp. 2 triliun lebih, hampir seperempatnya atau Rp. 563 miliar untuk anggaran pilgub.
Dengan anggaran APBD-P ini, maka semua kebutuhan biaya pilkada sudah teralokasi semua kebutuhan biaya pemilukada untuk satu putaran Rp. 1,047 triliun, katanya seraya menambahkan untuk pos belanja lainnya adalah untuk bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar Rp. 657 miliar. (hermanto)
