BANDUNG, Bedanews
Penuntut umum KPK mengkonfrontir lima orang saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Rabu (6/2).
Konfrontir dilakukan terkait adanya keterangan mengenai penerimaan uang oleh Sekda Jabar, Iwa Karniwa.
Saksi yang dihadirkan yaitu Sekda Jabar Iwa Karniwa, anggota DPRD Jabar Waras Wasisto, anggota DPRD Kab. Bekasi Sulaeman, Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili, dan Hendry Lincoln eks sekdis PUPR Bekasi.
Mereka dihadirkan ke persidangan untuk terdakwa Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Hendry Jasmen dan Taryudi.
Pada awalnya, penuntut umum KPK menanyakan kronologis peristiwa kepada Neneng Rahmi Nurlaili.
Neneng pun menjelaskan semua bermula ketika proses persetujuan RDTR di tingkat provinsi mengalami kendala. Kemudian ada pengajuan susulan.
"Saya kemudian diminta oleh atasan saya (Hendry Lincoln) untuk menemui pa Iwa (Sekda Jabar). Dalam hal ini sebetulnya kami tidak mengenal, tapi atas inisiatif pa Hendry bilang ada link ke provinsi melalui pa Sulaeman.
Kemudian dipertemukan oleh pa Sulaeman dengan pa Waras. Kami bertemu pertamakali di rest area KM 39 (Tol Purbaleunyi)," ungkap Neneng.
Setelah pertemuan itu, dirancang untuk bertemu yang keduakalinya dan kali ini dengan Iwa di KM 72. Neneng mengaku awalnya tidak ikut pertemuan namun kemudian diajak Hendry dan dikenalkan dengan Iwa.
"Waktu itu saya tidak dengar apa-apa, tapi setelah keluar, pa Hendry berbisik ke saya bahwa pa Sekda (Iwa) minta disiapkan Rp 1 miliar. Saya bilang uang dari mana, lalu pa Hendry bilang minta saja dari Meikarta," jelas Neneng.
Singkat cerita, tersedia uang sebesar Rp 900 juta dengan dua kali penyampaian yaitu Rp 400 juta dan Rp 500 juta. Setelah uang ditangan, kemudian disampaikan ke Sulaeman melalui staf PUPR bernama Polmen.
"Pemberian pertama Rp 500 juga dan yang kedua Rp 400 juta," tambah Neneng.
Neneng juga mengaku melaporkan soal permintaan uang itu kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Pelaporan disampaikan setelah Neneng dihubungi oleh Sulaeman soal permintaan "angka tiga".
Neneng saat itu mengaku menjawab tidak sanggup menyediakan. Ia memperkirakan "angka tiga" yang dimaksud adalah Rp 3 miliar.
"Saya lapor ke ibu bupati dan beliau menyampaikan lu cari link yang lain, sekda udah ga dipake lagi," ujar Neneng menirukan perkataan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Keterangan Neneng juga dikuatkan oleh Hendry Lincoln yang menyatakan permintaan uang datang dari Sekda Jabar Iwa Karniwa. Uang yang ada, senilai Rp 900 juta diserahkan dua kali melalui Sulaeman dengan rincian pemberian pertama Rp 400 juta dan yang kedua Rp 500 juta.
"Uang diserahkan lewat Polmen dan diberikan ke Sulaeman. Setelah itu saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya," kata Hendry.
Sementara itu, saksi Sulaeman juga mengakui soal adanya pertemuan dengan Iwa di KM 72 Tol Purbaleunyi. Ketika itu, dalam pertemuan hadir juga Neneng Rahmi, Hendry Lincoln dan Waras Wasisto.
Ia juga mengungkap adanya penyampaian soal titipan yang disampaikan oleh Iwa.
"Pak Iwa sampaikan ada titipan buat bikin banner. Yang saya tahu, saat itu Pak Iwa memang mau mencalonkan sebagai Gubernur Jabar," ujar Sulaeman dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Tardi.
Setelah pertemuan yang pertama, kata Sulaeman, dilanjutkan dengan pertemuan kembali di Gedung Sate, beberapa hari kemudian. Ia mengaku mendengar dari Iwa soal adanya bantuan.
Sulaeman menyebut tidak mengetahui berapa besaran bantuan yang dimaksud. Hanya saja, ujarnya, saat itu Iwa menyampaikan kode angka tiga. "Itu nanti ada pemberian banner untuk kita (dari Meikarta) sekitar tiga," jawab Sulaeman menirukan ucapan Iwa.
"Jadi kapan uang itu diberikan dan berapa jumlahnya?" tanya penuntut umum KPK, I Wayan Riyana.
Didesak penuntut umum, Sulaeman tidak mengakui jika yang dimaksud tiga adalah Rp 3 miliar. Kemudian penuntut umum membacakan BAP Sulaeman yang menyebutkan kode tiga yang dimaksud adalah Rp 3 miliar. Namun Sulaeman membantahnya, yang dimaksud tiga itu pemberian selama tiga kali.
Hakim ketua Tardi pun naik pitam, dia langsung menyemprot Sulaeman agar berkata jujur.
Bahkan memanggilnya ke depan untuk melihat dan membaca berkas BAP yang ditandatanganinya, dan akhirnya Sulaeman pun mengakuinya.
"Yang maksud tiga itu berapa. Kamu sini liat BAP, di sini dinyatakan tiga itu Rp 3 miliar.
BAP ditandatangani saudara kan, dan dibaca dulu. Benar tidak ini, yang dimaksud tiga Rp 3 miliar," tanya hakim.
Sulaeman pun mengiyakan maksud dari angka tiga itu adalah Rp 3 miliar.
Sementara itu, Waras Wasisto menerangkan hal yang tak jauh berbeda dengan tiga saksi lainnya. Waras pun membantah jika dirinya yang menginisiasi pertemuan antara Neneng Rahmi, Hendry Lincoln, Sulaeman dan Iwa Karniwa. Pun soal permintaan, bukan dirinya yang meminta.
"Pa Iwa yang bilang ke saya, Mas, nanti ada bantuan banner, sekitar tiga. Itu disampaikan saat pertemuan di Gedung Sate," ujar Waras.
Setelah itu, lanjutnya, sekitar bulan Mei-Juni 2017 ia tiba-tiba mendapat titipan yang pertama melalui sopir Sulaeman. Titipan diterima stafnya yang bernama Yahya. Titipan itu ternyata berupa uang yang dimasukkan kedalam paper bag.
"Saya lalu tanyakan ke pa Iwa, ini ada bantuan. Pa Iwa bilang Mas dibuatkan banner saja. Seingat saya jumlahnya sekitar Rp 100 juta. Itupun setelah dihitung oleh staf saya," ungkap Waras.
Dua minggu kemudian, tambah Waras, datang lagi titipan berupa uang yang dibungkus kantong keresek. Uang diserahkan sopir Sulaeman dan diterima staf Waras yang bernama Yahya. Menurut Yahya, uang diperkirakan sekitar Rp 300 juta.
Kemudian setelah itu, Sulaeman menelpon Waras dan mengatakan ada titipan lagi yang disimpan dalam tas kecil. Waras mengaku saat itu sedang ada di Jakarta dan sekembalinya ke rumah, Sulaeman sudah ada. Waras pun langsung menghubungi Iwa dan mengatakan ada titipan lagi.
"Saya tanya Pak Iwa, dan perintahnya (uang) diantar ke Bandung. Karena saya di Bekasi, saya minta staf saya, Eva untuk membawanya dan menyerahkan ke Pak Iwa. Saya kasih ke Eva nomor telepon ajudan Iwa dan nomor telepon Iwa. Sore harinya saya terima laporan dari Eva kalau uang sudah diserahkan. Eva bilang uangnya diserahkan ke orangnya beliau. Saya artikan uang diterima orangnya pa Iwa," kata Waras.
Setelah itu menurut Waras tidak ada lagi pemberian-pemberian uang. Pada akhirnya Iwa disebut Waras tidak mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilgub Jabar.
"Dari uang-uang yang diteruskan ke Iwa, saksi menerima uang?" tanya jaksa.
"Tidak pernah," jawab Waras.
"Lalu keuntungan apa yang didapat?" tanya jaksa lagi.
"Saya orangnya nothing to lose. Saya yang mendukung Pak Iwa maju (Pilgub Jabar). Saya dukung Pak Iwa, apa amanah beliau saya dukung," tegas Waras.
Namun, keterangan-keterangan dari empat saksi langsung dibantah oleh Iwa. Iwa tetap keukeuh pada pendiriannya dan tidak pernah menerima uang.
"Tidak pernah terima (uang). Terkait banner, saya tidak pernah meminta, tidak pernah dikasih," ujar Iwa.
"Jadi saksi tidak akui semua penerimaan?" tanya hakim Tardi.
Iwa pun tetap menjawab tidak pernah. Saat ditanya soal banner pun, Iwa teguh pada pendiriannya.
"Tidak pernah dan tidak tahu," ujarnya.
Hakim pun menanyakan kepada para saksi, di mana nasih uang-uang tersebut dan siapa yang harus bertanggungjawab. Waras dengan tegas menyebut yang harus mengembalikan adalah Iwa.
Hakim lalu bertanya ke Iwa soal hal itu.
"Saya enggak mengembalikan (uang), karena saya enggak nerima," jawab Iwa.
Majelis Hakim pun menceramahi para saksi terkait dengan konsekuensi jika memberi keterangan palsu. Namun majelis tidak memaksa para saksi dan menyerahkan penilaian kepada penuntut umum KPK.
Seperti diketahui, dalam perkara ini Billy Sandoro cs didakwa telah melakukan suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta beberapa pejabat Pemkab Bekasi mencapai Rp 16,1 miliar dan 270 dolar Singapura.
Billy bersama-sama dengan terdakwa Hendry Jasmen, Taryudi, dan Fitradjaja Purnama melakukan suap pada Juni 2017 sampai Januari 2018.
Kemudian dilanjut pada Juli hingga Oktober 2018, atau setidaknya pada pertengahan 2017 hingga Oktober 2018.
Penuntut umum KPK menyatakan, suap tersebut diperuntukan sebagai pelicin untuk izin proyek Meikarta mulai dari Izin Peruntukan penggunaan Tanah (IPPT), Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Meikarta dengan tiga tahap.[lanie]
