Magelang, BEDAnews.com
Program Studi Manajemen Pertahanan Akmil menyelenggarakan seminar dengan tema "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana", yang berlangsung di Gedung Sumartal Akmil Magelang, Selasa (16/3), yang dibuka oleh kepala Departemen Sosial dan Bahasa, Kolonel Inf Djonie Ricky Lumintang dan diikuti oleh 130 orang Taruna Akmil, 10 orang mahasiswa UM Magelang, 10 orang Untidar, 10 orang STIKES UMM, serta 10 orang STIMIK Bina Patria.
Nara sumber atau pembicara dalam seminar ini adalah Dr. rer.nat. Djati Mardiatmo, M.Si, dari Pusat Studi Bencana UGM dan Danang Samzurizal, ST dari BPBD Yogyakarta.
Danang Samzurizal, dari BPBD Yogyakarta menyampaikan, dari berbagai kejadian bencana seringkali muncul ketidakpuasan terhadap penanganan yang dilakukan pemerintah, baik kelambatan beraksi saat penanganan darurat, ketidakcukupan bantuan yang diberikan menjadi penyebab utama tingginya jumlah korban dan kerugian.
Setelah dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka diharapkan penanganan bencana akan semakin baik, dilakukan secara terarah mulai dari pra bercana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
“Tantangan terbesar penanganan bencana terletak pada akselerasi, akurasi, akomodasi dan edukasi,” tegasnya.
Sementara itu, menurut Dr. Djati Mardiatmo dari PSBA UGM, pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh 2004, telah terjadi paradigma penanggulangan bencana, dari yang bersifat tanggap darurat menjadi paradigma pencegahan dan pengurangan resiko bencana (PRB) atau kesiapsiagaan aktif/preventif.
Untuk menghadapi potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan lebih baik sesuai amanat UU nomor 24/2007, maka manajemen penaggulangan bencana menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Salah satu hal penting dalam menghadapi bencana adalah pendidikan kebencanaan sebagai pembentuk budaya masyarakat sadar bencana, khususnya didaerah rawan bencana sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan menghadapi bencana dan tanggap darurat secara memadai dan masyarakat dapat berperan sebagai "the first responder".
Upaya penanggulangan bencana bersifat kompleks dan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan melibatkan antar instansi serta stake holder terkait seperti pemerintah daerah/pusat, TNI dan Polri, pihak swasta atau dunia usaha, terutama terkait dengan keberlanjutan penanggulangan bencana yang memerlukan anggaran cukup besar.
Sementara menurut sekretaris prodi Man Han, Letkol CHB. Drs. Untung Hartono, MDA, Seminara tersebut merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan bertujuan untuk memberikan bekal dan wawasan kepada taruna sebagai calon perwira TNI AD yang kelak berguna dalam melaksanakan tugas baik disatuan tempur maupun kewilayahan/teritorial yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. (Pen/MR)
