Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah, menjelaskan bahwa, rakor ini digelar dua kali setahun untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.
Menurutnya, CPUGGp memiliki dasar hukum yang kuat melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Jawa Barat Selatan, serta Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029.
“Ciletuh-Palabuhanratu adalah satu-satunya geopark berstatus UNESCO di Jawa Barat. Karena itu, pengembangannya perlu diprioritaskan agar mampu mendorong pariwisata berkelas dunia,” ujarnya.
Dirinya berharap, dukungan dari Forum CSR, dunia usaha, dan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan kawasan CPUGGp secara berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun konservasi lingkungan, pungkasnya. (EK).
