BANDUNG. BEDAnews.com – Menjelang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SMA Negeri/SMK Negeri/SLB Negeri tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis, 4 April 2024 lalu.
Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut pihaknya menggarisbawahi tiga hal yang menjadi prinsip pelaksanaan PPDB Jabar 2024.
“Kita mempertajam desain yang sudah disiapkan oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, yang pertama prinsip dasar yang perlu kami tegaskan di sini sebagaimana arahan pak gubernur yang pertama PPDB tahun 2024 itu harus menjaga keadilan dan transparansi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik dengan hak yang sama, tidak ada diskriminatif,” katanya.
Yang kedua harus bersih bebas dari KKN dan tidak ada titipan dari manapun. Bersih dan bebas dari KKN tidak boleh ada intervensi dari setiap manapun harus objektif.
“Jadi good governance clean governance karena ini kan proses pendidikan. Kalau diawali dengan bersih insyaallah nanti prosesnya juga akan bagus,” ucapnya. Kemudian yang ketiga, lanjut Herman, karena PPDB ini adalah hajat hidup orang banyak dan menyangkut generasi yang akan datang maka perlu kolaborasi.
“Insya Allah dengan kolaborasi gotong royong dengan sabilulungan begitu makanya dibutuhkan kerja sama semua baik di tingkat provinsi maupun antar provinsi dan kabupaten, bahkan sampai kecamatan desa. Sehingga dengan demikian agar bisa memiliki dari semuanya jangan sampai terjebak dengan sma-smk urusan provinsi ya, justru jadi urusan Kabupaten kota juga karena faktanya semua SMK SMA kan adanya di Kabupaten kota,” ujarnya.
Kemudian hal yang lainnya yang didiskusikan dalam rapat koordinasi bersama Kemendikbud Ristek yaitu perlunya bisnis proses yang simple. Jangan sampai PPDB ini membuat masyarakat mulek atau jengah.
“PPDB harus simpel artinya sistemnya baik, cepat, murah, mudah. Better, faster, cheaper, easier, kalau bisa satu meja kenapa harus empat meja.
Jangan ingin tertib meja dilobaan (dibanyakin). Jadi PPDB 2024 harus simpel tapi tetap akuntabel karena ada standar yang harus kita ikuti, ada peraturan undang-undang yang harus kita rujuk,” tuturnya.
Skema Baru Herman menambahkan, ada skema baru dalam PPDB yaitu gubernur sebagai tim penasehat juga forkopimda. Kemudian ada steering committee yang kerahnya sekda dan anggota asisten pemerintahan kesra dan unsur forkopimda di level tengah.
“Dan ada organisasi komite yang diketuai pak kadis pendidikan dari sisi operasional dan anggota lintas SKPD dan opd termasuk ada unsur forkopimda lainnya,” pungkasnya. @herz
