Sedangkan soal menjadi Presiden atau tidak itu urusan Allah. Seperti Jokowi kalau sampai tahun 2024 adalah takdir. Kemudian jika diturunkan di jalan itu juga takdir. “Kalau saya tidak akan melawan takdir tapi menjemput takdir,” ujarnya.
Kunci permasalahan bangsa ini, kata LaNyalla, ada di Mahkamah Konstitusi. Dimana DPD RI sebagai lembaga sudah melakukan gugatan ke MK terkait penghapusan Presidential Threshold.
“Di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ambang batas. Yang ada adalah ambang keterpilihan. Nah MK di sini tugasnya menjaga konstitusi. Lha ini pelanggaran konstitusi kok dibiarkan. Makanya, keputusan PT 0 persen itu harus diperjuangkan. Ini atas nama lembaga. Kalau kita dikalahkan berarti ada apa-apa,” tegasnya. (Red).













