LaNyalla menjelaskan, dirinya kritis karena memang tugas dan fungsinya sebagai anggota DPD RI yakni melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil eksekutif.
“Terhadap persoalan bangsa, saya bukan sebagai oposisi tetapi negarawan. Berpikir untuk anak cucu kita, generasi penerus kita,” ujar dia.
Terhadap wacana pemakzulan, LaNyalla menegaskan bahwa, sebagai Ketua DPD RI dirinya berkewajiban menjaga konstitusi. Yakni menjaga Pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Karena memang secara konstitusi presiden bertugas selama lima tahun.
“Tetapi kalau ada pemakzulan presiden ya silakan saja. Karena itu ada aturannya, melalui DPR kemudian dibawa ke MK. Kemudian kalau misalnya ada pemakzulan di luar atau ekstra konstitusi itu di luar kewenangan saya. Situasi chaos itu takdir, saya tidak bisa halang-halangi,” katanya.
