Jika Indonesia terlibat dalam konfigurasi keamanan internasional yang berpotensi menyeret negara ke dalam konflik global tanpa persetujuan politik yang memadai dari DPR, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai penyimpangan prosedur konstitusional.
Ketiga, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia dijalankan berdasarkan kepentingan nasional serta prinsip bebas aktif dan tidak memihak blok kekuatan mana pun.
Dengan demikian, keterlibatan dalam konfigurasi geopolitik tertentu berpotensi bertentangan dengan asas non-alignment.
*Persoalan Hukum Internasional*
Konflik di Timur Tengah juga memunculkan persoalan serius dalam perspektif hukum internasional.
Page 3 of 8
