Namun perkembangan mutakhir menunjukkan adanya kecenderungan bahwa arah politik luar negeri Indonesia mulai menjauh dari prinsip historis tersebut.
*Penyimpangan dari Doktrin Politik Luar Negeri*
Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus bebas menentukan sikap dan aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Prinsip ini memiliki dasar konstitusional yang kuat.
Pertama, Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menegaskan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Artinya, politik luar negeri Indonesia tidak boleh menjadi subordinasi kepentingan geopolitik negara besar.
Kedua, Pasal 11 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat.
