MA harus dengan segera melakukan penambahan Program System kerja IT, agar pengawasan kepada Hakim atau mantan Hakim juga ASN MA atau mantan ASN tidak terjerat di jaringan dugaan makelar kasus.
“Perlu pengawasan super ketat lagi terhadap ASN dan Hakim dari Hasil monitoring CCTV setiap ruang kerja bisa di jadikan evaluasi setiap triwulannya oleh Para Pimpinan tertinggi dan jika perlu pengawasan lewat ponsel nya ASN MA, harus termonitor selalu dengan cara memasukan nomor HP dan identitas kerja ASN dan Hakim ke system IT tanpa di ketahui yang bersangkutan,” kata Syamsul.
Karena dengan memonitoring kinerja ASN dan Hakim di lingkungan kerja Mahkamah Agung, lanjut Syamsul, adalah bentuk pengawasan kinerja personal ASN untuk tidak terjerat di jaringan makelar kasus atau sejenisnya.
