Kemendikdasmen juga memberikan beasiswa S1/D4 bagi 12.500 guru yang belum berkualifikasi sarjana melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang akan diperluas hingga menjangkau 150.000 guru di seluruh Indonesia pada tahun depan.
Dalam bidang tata kelola guru, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat menegaskan bahwa, kebijakan baru bukan bertujuan untuk sentralisasi, melainkan efektivitas distribusi guru agar merata di seluruh daerah.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani menambahkan bahwa, kebijakan “guru paruh waktu” yang diterapkan tahun ini merupakan langkah transisi menuju sistem kepegawaian berbasis ASN dan diharapkan pada 2026 tidak ada lagi guru berstatus honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN.
