Bandung.BEDAnews
Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeksekusi 7 bangunan dari 37 bangunan liar (bangli) yang berdiri diatas lahan negara di Kawasan Bandung Utara (KBU). Bangli tersebut berada di RW 04,RW,06,RW 07 dan RW 10 di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Menurut Kepala Satpol PP Jabar Udjawalaprana Sigit, tindakan tegas ini terpaksa kita ambil, demi menegakan aturan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nom Tahun 2008 tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Peraturan Gubernur Nomor 58/2011 bahwa KBU merupakan asset negara dan harus diamankan dari kerusakan lingkungan.
Sebenarnya, berbagai cara persuasif sudah kita tempuh, para pemilik bangunan sudah kita undang rapat beberapa kali, bahkan sejak tahun 2013 lalu. Satpol PP Jabar, sudah memberikan peringatan berupa teguran lisan, Surat peringatan I, II dan III juga sudah kita berikan kepada para pemilik bangunan untuk segera membongkar bangunannya. Namun, sampai tanggal 15 September lalu, tidak juga dibongkar, akhirnya kita bantu membongkarnya.
Dari 37 bangli yang dieksekusi hari ini, semuanya berdiri diatas tanah negara dan tanpa ada ijin dari pihak manapun, kata Kepala Satpol PP Jabar Udjawalaprana Sigit kepada wartawan saat ditemui disela-sela pelaksanaan eksekusi bangli, di Desa Pagerwangi Lembang- KBB, Kamis (18/9).
Dikatakan, demi mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi Bangli yang berdiri di tanah negara milik PU Bina Marga Provinsi Jabar, Satpol PP Jabar menurunkan sedikitnya 150 personel dari unsur Satpol PP Jabar plus KBB, TNI AD, POM, dan Polri, Unsur kewilyahan, ujarnya.
Berdasarkan pemantauan Fakta Jabar dilapangan, eksekusi yang semula akan dilaksanakan sekitar pukul 08.00 baru dapat dilaksankan sekitar pukul 10.30 WIB. Hal ini karena ada sekitar 50 orang yang mengaku warga Desa Pagerwangi merasa keberatan dan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi, sehingga terjadi dialog yang cukup alot.
Terkait alotnya dialog dengan perwakilan warga yang ternyata bukan warga asli Desa Pagerwangi, melainkan orang suruhan para pemilik bangli. Menurut Sigit, hal itu biasa terjadi disetiap pelaksanaan eksekusi. Tapi yang penting, setelah kita berikan penjelasan dan pemahaman tentang Perda, akhirnya mereka dapat mengerti dan eksekusi berjalan lancar.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan pihaknya sebisa mungkin menghindari kontak fisik dengan para pemilik bangunan maupun warga lainnya. Kita inginkan eksekusi berjalan lancar dan tuntas. Kami tongkrongin sampai beres, bahkan untuk membongkar bangunan, kita bantu dengan alat berat agar mudah dieksekusi, tegasnya.
Ke 37 bangli yang diesksekusi terdiri dari tempat makan, kafe, dan permukiman warga yang sudah berdiri lebih dari dua tahun. Proses eksekusi rencananya akan berlangsung selama dua hari. Hari pertama diprioritaskan untuk bangunan besar.“Ada enam bangunan besar yang akan ditertibkan. Tapi kalau lancar mungkin waktunya bisa lebih singkat,” jelasnya.
Lahan yang sudah dibersihkan dari bangli nantinya akan dimanfaatkan sebagai tata ruang terbuka untuk penghijauan dan lingkungan ,meski sifatnya penertiban.
Sigit juga berterima kasih kapada sebagian pemilik bangli yang dengan penuh kesadaran melakukan pembongkaran sendiri.
Ditambahkannya ke depan, pihaknya akan terus mengawasi KBU agar fungsinya sebagai resapan air kembali optimal. Pihaknya tak melarang warga membangun di kawasan itu. "Tapi kan ada aturannya. Kami mengendalikan agar lingkungan KBU tak rusak," pungkas Sigit (her).
