Ironisnya, baik jurnalis muda yang sedang merintis maupun senior yang telah melintasi berbagai zaman sama-sama mengalami kesulitan. Salah satu indikator paling nyata: kesulitan memiliki rumah. Jika dulu wartawan bisa mencicil rumah dengan sepertiga gaji bulanan, kini bahkan lima kali lipat gaji pun tak cukup menutupi cicilan awal. Harga rumah melonjak, dan pendapatan wartawan tak kunjung menyesuaikan. “Ukuran cukup” dalam standar hidup wartawan masa kini nyaris tak menyentuh garis wajar.
Namun, di tengah langit yang tampak kelabu, muncul satu cahaya dari sudut tak terduga. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bergerak. Dengan ketukan pintu ke Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta komunikasi yang efektif via percakapan WhatsApp, PWI Pusat menggolkan sebuah inisiatif konkret: program rumah subsidi bagi wartawan. Bekerja sama dengan Kemen-PKP, BPS, Tapera, BTN, hingga Kemen-Komdigi, program ini menyasar para pekerja media berpenghasilan menengah ke bawah—bagian dari skema Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
