Bandung, BEDAnews-
untuk mempercepat fungsi pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandung menerapkan dua pilar pondasi untuk membangun Kota Bandung dengan sistem desentralisasi dan kolaborasi. Desentralisasi dengan memberikan pelimpahan kewenangan kepada aparat kewilayahan yang notabene menjadi ujung tombak pemerintah kota memberikan pelayanan pada masyarakat, sedangkan kolaborasi dengan membuka selebar lebarnya kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang regulasi dengan seluruh stakeholder, lembaga sosial, swasta dan masyarakat diberdayakan untuk mendukung program pemerintah Kota Bandung.
Penerapan dua pilar pondasi pembangunan tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto saat membacakan sambutan Wali Kota Bandung pada acara Seminar Laporan Akhir Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Rw-Net Sebagai Monitoring Agent Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Ballroom The Newton Hotel, Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 223-227 Bandung, Kamis (28/08/2014). “Kajian ini adalah suatu momentum bagaimana memberdayakan kewilayahan, keberadaan RW-Net ini akan berkontribusi yang signifikan terhadap proses yang akan terjadi satu dua tahun kedepan bagaimana masyarakat berdaya dan bersama sama,” Kata Yossi.
Lebih lanjut dikatakan Yossi RW-Net ini menjadi bagian dalam kerangka mewujudkan Kota Bandung menjadi cybercity yang tidak hanya dari sisi inovasi tapi juga pemberdayaan menjadi kata kunci dalam rangka percepatan pembangunan, “Walikota menitipkan hanya dua hal alat untuk memberdayakan masyarakat yaitu melalui desentralisasi dan kolaborasi, RW-Net menjadi bagian komitmen kita untuk mendorong percepatan pembangunan, RW-Net ini cara memberikan kemudahan masyarakat dari segi informasi juga dari sisi proses pemerintahan akan menjadi sebuah kolaborasi antara organ-organ pemerintah dengan warga,”.
Untuk menggali potensi dan meningkatkan peran RW dalam pembangunan, Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 menggagas dan mengimplementasikan merupakan sistem teknologi informasi di RW disebut RW-Net yang menghubungkan masyarakat dangan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan masyarakat dengan swasta dengan cakupan layanan publik (administrasi kependudukan, perizinan, data profil penduduk, komunikasi warga) dan kemitraan swasta seperti melalukan layanan komersial (payment point) yang berprinsip swadaya masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bandung, Gunadi Sukma Bhinekas menyebutkan Untuk mengoptimalkan fungsi manajemen pembangunan, Pemerintah Kota Bandung perlu mengetahui kondisi riil pembangunan dengan penyediaan data informasi yang lebih cepat, akurat dan mutakhir untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan, namun saat ini kita masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas aparat yang dapat melakukan pengawasan secara langsung di lapangan,” Kegiatan kajian optimalisasi pemanfaatan RW-Net tersebut untuk merumuskan dan mengimplementasikan mekanisme pemanfaatan RW-Net sebagai monitoring agent pemerintah dalam pelayanan publik, “ pungkas Gunadi. (buds)
