Bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat, pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah. Masyarakat perlu memastikan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah tersedia dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dengan memahami perbedaan antara kewajiban pajak dan bukti hak atas tanah, masyarakat diharapkan tidak keliru dalam menafsirkan dokumen yang dimiliki. Membayar PBB merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sementara memastikan legalitas tanah merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum atas hak tanah. (Red/GE/FA).
Page 3 of 3












