Dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung dengan alat bukti yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah merupakan dokumen yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang datanya sesuai dengan yang tertera di dalam surat ukur dan buku tanah.
Meski tidak setara sertipikat, bukan berarti dokumen PBB tidak memiliki kegunaan dalam pengurusan pertanahan. Dokumen perpajakan ini dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Namun yang perlu diingat, kedudukannya tidak dapat menggantikan alat bukti hak atas tanah.
“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujar Heri Mulianto.












