Di sisi lain, pelemahan rupiah juga memperbesar beban utang luar negeri pemerintah maupun swasta yang menggunakan dolar AS. Cicilan utang menjadi lebih mahal dalam rupiah. Akibatnya, APBN dapat semakin terbebani dan potensi defisit anggaran meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN idealnya dijaga agar tidak melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), karena jika terlalu besar dapat mengganggu stabilitas fiskal nasional.
Secara konstitusional dan kelembagaan, tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi nasional berada pada pemerintah bersama otoritas moneter. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab politik tertinggi dalam mengendalikan situasi nasional. Menteri Keuangan bertanggung jawab menjaga stabilitas fiskal dan pengelolaan APBN, sedangkan Bank Indonesia memiliki tugas utama menjaga kestabilan nilai rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.
