Jakarta, BEDAnews.com
Wakil Ketua Umum Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Nasional Rumah Gerakan 98, Wahab Talaouhu mengungkapkan bahwa, Tuntutan agar Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, merupakan sudah kejumudan menjadi agenda Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada bulan Mei 2016.
Padahal sudah tidak terbantah dan benar-benar vulgar, HTI merupakan ormas yang menolak Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam pandangan HTI, Pancasila, dan juga Pemerintahan Republik Indonesia merupakan toghut alias berhala. Penilaian HTI tersebut jelas tidak hanya anti Pancasila, dan menolak Negara Kebangsaan melainkan juga menebar fitnah yang praktis mendelegitimasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Moh. Jusuf Kalla sebagai kafir dan tidak sah.
“Syahdan, kejumudan atas rencana pembubaran HTI sebelumnya telah mengubah keadaan menjadi sangat menghkhawatirkan. Bagaimana bisa atas nama demokrasi yang dijamin Konstitusi Dasar 1945 yang ditolaknya, HTI menggelar kegiatan dan aksi massa lengkap dengan poster berisi tuntutan pembentukan Pemerintahan Khilafah,” tegas Wahab kepada wartawan melalui siaran pers kemarin.
DPN Rumah Gerakan melihat hal ini sebagai ketidakseriusan dari aparatus penegak hukum: (Kepolisian, Kejaksaan Agung), Kementerian Dalam Negeri, Menkopolhukam RI untuk membubarkan ormas anti Pancasila. Ketiadaan politicall will tersebut telah membuka ruang seluas-luasnya untuk ormas HTI yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara teokrasi.
Orientasi negara teokrasi bersistem khilafah tersebut telah turut menyebarkan paham anti keberagaman. Praktis intoleransi berkembang bukan sebatas pandangan kepemimpinan dari Tingkat Kelurahan, dan Kepala Daerah. Intoleransi juga telah merasuki organiasi siswa intra sekolah (Osis) belakangan ini, di mana Ketua Osis terpilih haruslah dari agama tertentu. Sampai di sini DPN Rumah Gerakan 98 menganggap Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin telah gagal menjaga toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu penyebabnya karena ketidak berani menunjukkan sikap yang jelas dalam menghadapi sikap-sikap intoleransi.
DPN Rumah Gerakan 98 mengingatkan kepada aparatur negara termasuk Kementerian Agama RI, agar menjaga marwah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Secara yuridis ketentuan tersebut dikukuhkan dalam Memorandum DPR Gotong Royong 9 Juni 1966. Dalam narasi Memorandum tersebut dinyatakan, bahwa Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. MPRS mengesahkan Memorandum DPR GR tersebut dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo Tap MPR No. V/MPR/1973/ dan Tap No. IX/MPR/1978).
Mengakui Pancasila sebagai Dasar Negara, dan konsensus Negara Kebangsaan Republik Indonesia berarti ormas sebagai institusi maupun kumpulan orang yang mengikatkan diri memiliki kewajiban mengamalkan Pancasila dalam aktivitas sehari-hari, juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam mengekspresikan hak-hak politiknya. Sebaliknya, untuk ormas seperti HTI yang tidak mengakui Pancasila sebagai Dasar Negara, maka tidak berhak pula mendapatkan perlindungan Konstitusi Negara Republik Indonesia sebab dasar UUD 1945 adalah Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Adalah tidak masuk akal bila HTI yang menolak Pancasila dan Negara Kesatuan berbentuk Republik Indonesia menganggap diri mereka memiliki hak-hak politik dalam mengekpresikan kebebasan berorganisasi. Berdasarkan logika hukum ini, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membubarkan HTI.
DPN Rumah Gerakan 98 pun menganggap ketiadaan HTI dalam daftar Ormas Indonesia (UU Ormas No. 17 Tahun 2013) bukan halangan untuk membubarkannya. Sebab asas pidana menyatakan, “Tiada Pidana tanpa Kejahatan”, maka sebenarnya tidak bersedia menerima Pancasila dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk kejahatan itu sendiri.
Menimbang ancaman-ancaman kejahatan terhadap Negara Kebangsaan Republik Indonesia, dan Pentingnya menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah RI harus Merawat Kebangsaan dengan menjalankan beberapa hal penting:
1. Bubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, 2. Lakukan reshuffle kabinet kerja dengan mengganti Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dengan figur menteri yang kompeten dan secara zaken berani menunjukkan sikapnya terhadap hal-hal maupun perilaku politik yang mengancam kelangsungan Negara Kebangsaan Republik Indonesia, 3. Mendesak Presiden untuk memberhentikan pejabat yang saat ini mengemban kedudukan di Pemerintahan dan/BUMN tetapi memiliki sikap politik mendukung ideologi HTI, 4. Sosialisasikan gerakan kesasaran hukum kepada seluruh elemen rakyat Indonesia agar kesadaran Indonesia sebagai Negara Kebangsaan terinternalisasi dengan baik. (Red)
