Bandung BEDAnews.com
BUMD Prov Jabar adalah alat dan aset milik Pemprov Jabar yang dibentuk untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan turut serta menggerakan perekonomian rakyat, tetapi PT. Agronesia BUMD yang antara lain mengelola Restoran BMC (Bandung Melk Centre), Pabrik Karet Inkaba serta pabrik es saripetojo, dinilai Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat tidak pernah lagi memberikan pemasukan PAD bagi APBD Jabar, sehingga sebaiknya segera dilakukan merger dengan BUMD sejenis lainnya.
Demikian penilaian ini disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan Badan Hukum BUMD PT. Agronesia yang diajukan oleh Gubernur Jabar.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes, menyebutkan, PT Agronesia yang sudah berbadan hukum PT sejak tahun 2015 tetapi tidak pernah lagi memberikan pemasukan bagi PAD Jabar, hingga sebaiknya segera dilakukan merger PT. Agronesia dengan BUMD sejenis lainnya milik Pemprov Jabar sehingga bisa tercapai efisiensi pengeluaran jangka panjang bagi APBD Jawa Barat.
Sehingga tidak membebani pemerintahan ke depan, dengan kondisi utang yang menumpuk proporsi karyawan yang terlalu gemuk dan tidak kompeten, serta sebagian besar bidang usaha yang tidak prospektif juga menjadi alasan untuk segera dilakukan penggabungan..
FPDIP juga melihat, Bidang industri lain yang terkait dengan usaha rakyat berupa makanan dan produksi air minum tidak perlu lagi dilanjutkan, karena selain tidak memberi keuntungan yang signifikan juga malah jadi beban pesaing tambahan bagi usaha kecil menengah.
Karena itu FPDIP usul raperda perubahan badan hukum PT Agronesia berisi klausul tentang batasan yang berlaku bagi direksi Agronesia untuk mempersiapkan merger dan likwidasi bidang usaha yang tidak prospektif, serta kesiapan langkahnya menuju merger dengan BUMD lain.@hermanto
