RKIH Minta Kemendagri Fasilitasi Pendidikan Warga Papua di IPDN

Pemekaran ketiga daerah itu tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena sejak 2014 pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran ataupun penggabungan wilayah. (Red)

BeritaTerkait

Tinjau Kesiapan Operasional Satuan TNI AU di Bumi Khatulistiwa, Wakasau Tekankan Pentingnya Profesionalisme Prajurit

5 Mei 2026

Peduli Masyarakat Sekitar, Danwingdik 400/Matukjur Bagikan Bansos di Sela Latganda Prasis Semaba PK TNI AU

5 Mei 2026