Kab. Bandung — Merupakan kewajaran bila Mensos, Tri Rismaharani, murka karena pendistribusian kartu program bantuan sosial tidak tersalurkan dengan baik. Apalagi jumlahnya hingga ribuan dan pegawai Dinsos Kabupaten Bandung tidak bisa menjelaskannya. Dia prihatin masyarakat miskin kesulitan makan.
Jangankan Risma, Ketua Jamparing Institute, H. Dadang Risdal Aziz, selaku warga Kabupaten Bandung juga merasa prihatin dengan hal tersebut. Bayangkan saja sebanyak 2.537 Kartu PKH numpuk belum didistribusikan. Juga 5.350 Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) termasuk ribuan Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sebelumnya di Sragen, Risma juga menemukan 1.600 kartu PKH yang belum tersalurkan, lanjut Dadang, Risma langsung marah karena masalah itu. Dan berfikir kalau di sana paling banyak. Kenyataannya di Kabupaten Bandung malah lebih parah lagi.
“Sementara pokok permasalahan sebenarnya sepertinya tidak terungkap, karena pegawai Dinsos tidak bisa memberikan keterangan atau penjelasan yang diminta,” katanya melalui telepon, Sabtu (28/8/2021).
Dari sini, Dadang meminta, perlu ada penelusuran yang baik, apakah tidak sinergi dengan pihak Bank sebagai penyalur atau sebaliknya pegawai Dinsos yang lalai dalam pekerjaannya, sehingga terjadi penumpukkan kartu.
Korban dari kelalaian itu, dia mengemukakan, semua warga miskin yang akan terkena dampaknya. Ironisnya warga itu akan sulit makan karena bantuan tak tersalurkan.
Bahkan Risma menegaskan kepada Dinsos, hari Senin dan Selasa Kartu Program PKH/PKM harus segera didistribusikan. Risma kan melakukan pantauan terus.
Padahal sebelumnya, kunjungan Risma beserta rombongan anggota Komisi VIII ke Gedung SLRT Dinas Sosial, hanya untuk memastikan penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat. Tapi dia harus menelan pil pahit.
“Semoga saja kemarahan Bu Risma bisa menjadi motivasi bagi Dinsos agar bisa bekerja lebih baik. Dengan prioritas, masyarakat bisa terpenuhi haknya, ujar Dadang.
