Sementara dalam RPJMD, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki program konkret, terukur, dan beranggaran jelas. Mulai dari inventarisasi tokoh serta situs bersejarah, penetapan status cagar budaya, hingga integrasi sejarah lokal dalam pendidikan, pariwisata budaya, dan penataan ruang kota.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah memberi mandat tegas kepada pemerintah daerah untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Mandat tersebut seharusnya diterjemahkan dalam kebijakan lintas sektor, bukan menjadi agenda pinggiran.
Sebagai wakil rakyat, Rinna menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga menjaga akar sejarah dan nilai yang membentuk identitas Cirebon.
