Bandung, BEDAnews.com
Setelah hampir satu tahun pelaksanaan program layanan aspirasi pendukung online rakyat atau disingkat LAPOR pada tanggal 18 Oktober 2013 lalu, banyak informasi, atau kritik dari masyarakat yang masuk ke Pemerintah Kota Bandung, baik melalui website www.lapor.ukp.go.id, atau SMS ke 1708 dengan format : BDG <spasi> isi aduan, dari semua operator telepon seluler, email ataupun tatap muka.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Aos W.A. Bintang sampai dengan akhir September 2014 tercatat sekitar 5.571 laporan yang masuk melalui program LAPOR. “Dari jumlah aduan tersebut paling banyak melalui sms 67% dan sisanya 33% melalui website,” ujar Aos pada saat acara evaluasi Pelaksanaan LAPOR di Pendopo Kota Bandung, Jumat (3/10).
Dari jumlah tersebut, lanjut Aos, sebanyak 4.774 berhasil didisposisikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, 33 laporan di pending dan 794 diarsipkan karena sebagian isinya yang diarsipkan ini adalah laporannya bersifat saran atau masukan umum tanpa menjelaskan lebih lengkap mengenai suatu permasalahan.
Menurut kadiskominfo, laporan yang paling banyak didisposisikan 5 (lima) terbanyak adalah ke Dinas Bina Marga dan Pengairan sebanyak 1.102 diikuti, Dinas Perhubungan 682, Satpol PP 497, Dinas Pendidikan 358 dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebanyak 202 disposisi.
“Sedangkan berdasarkan topik yang paling banyak adalah infrastruktur, kemudian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, Pendidikan, Lingkungan Hidup dan penanganan bencana serta keamanan dn ketertiban masyarakat,” jelasnya.
Kadiskominfo juga menjelaskan bahwa ada 10 objek primer yang paling banyak diadukan yaitu, kerusakan jalan, PKL, Pelanggaran IMB dan bangunan liar, Sampah, drainase dan gorong-gorong, angkutan umum, pengurusan KTP dan KK, perparkiran, air bersih dan PPDB.
“Selain itu ada enam objek sekunder yang perlu mendapat perhatian yaitu kerusakan lampu PJU, rambu lalu lintas, biaya pendidikan, anak jalanan dan gepeng, kemacetan, dan pengurusan perijinan,” jelasnya.
Sementara itu menurut Wali Kota Bandung dalam arahannya, agar ke depannya komplain atau aduan dari masyarakat dapat berkurang dan apabila bisa bahkan menjadi zero complaint. “Kedepan mudah-mudahan komplain yang masuk makin sedikit dan kalo bisa bahkan menjadi zero complaint,” ujarnya.
Wali Kota juga meminta agar koordinasi pengaduan kepada SKPD terkait yang selama ini maksimal dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari dapat dikurang menjadi 1,5 (satu setengah) hari saja. “Saya yakin kalau kita mau pasti bisa bukan hanya dua hari tapi satu setengah hari pun aduan tersebut sudah dapat dikoordinasikan,” ucapnya. (Ricard)
