Jakarta. BEDAnews.com
Ribuan massa Laskar Dewa Ruci yang berasal dari provinsi Jabar, Banten dan DKI Jakarta secara serentak Rabu (8/10), mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi di Jakarta, menuntut MK untuk membatalkan pengesahan UU No 22 tahun 2014 tentang UU Pilkada yang baru disahkan DPR RI.
Drajat Hidayat Soetarja Sekretaris DPD Laskar Dewa Ruci Jawa Barat kepada BEDAnews.com menyatakan, kedatangan sekitar 5.000 massa ini, untuk meminta MK membatalkan UU Pilkada terutama pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang dinilai inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.
Dalam tuntuttannya Laskar Dewa Ruci menilai, pasal-pasal itu itu telah melanggar persamaan hak di mata hukum dan pemerintahan seperti dijamin Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Karena hak exclusif pemilihan kepala daerah telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga ada pembedaan pemberlakuan hukum antara rakyat dan anggota DPRD.
Mengutip pernyataan kuasa hukum Laskar Dewa Ruci Ridwan Darmawan usai mendaftarkan permohonan uji materi di Gedung MK Jakarta. Anggota DPRD Jabar ini menyatan “Pasal ini telah mengebiri hak politik rakyat karena memberi hak eksklusif kepada DPRD dalam menentukan kepala daerah,” kata Drajat
Dalam Pasal 3 Pasal ayat (1) UU Pilkada berbunyi, “Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Pasal 3 ayat (2) berbunyi,“Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia, jujur, dan adil.”,kata Drajat
Drajat juga merasa sanksi atas, terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditandatangani oleh Presiden SBY. Dapat membatalkan UU Pilkada tersebut
Dikatakannya. “Kami melihat Perppu hanya omong kosong, apalagi dikaitkan dengan konteks konfigurasi politik di parlemen. Partai Demokrat sudah nyata-nyata bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP), sehingga konfigurasi di DPR tidak memungkinkan meloloskan Perppu menjadi UU, meski SBY ‘melobi’ KMP agar menyetujui Perppu itu,” ujarnya.@hermanto
