• Home
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
Senin, Mei 16, 2022
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • News
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Ragam
  • Entertaint
  • TNI-POLRI
  • Profil
  • Jurnal
  • BEDAtv
No Result
View All Result
  • News
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Ragam
  • Entertaint
  • TNI-POLRI
  • Profil
  • Jurnal
  • BEDAtv
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Ribuan Data KPM Bansos PKH dan BPNT Kabupaten Aceh Timur Hilang

Ribuan Data KPM Bansos PKH dan BPNT Kabupaten Aceh Timur Hilang

teuku saiful by teuku saiful
27 September 2021
in Hukum, News
0
M. Yahya Ys Anggota DPRK Aceh Timur komisi D

M. Yahya Ys Anggota DPRK Aceh Timur komisi D

0
SHARES
48
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

ACEH TIMUR – Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa bantuan sosial PKH dan BPNT dari Kementrian Sosial RI, di Kabupaten Aceh Timur, sejak 9 bulan terakhir kehilangan nama dari daftar KPM.

Kuat dugaan, hilangnya ribuan nama keluarga miskin di Kabupaten Aceh Timur dari daftar KPM di Kemensos tersebut, disebabkan data kependudukan yang bermasalah.

Yahya Ys Anggota DPRK Aceh Timur komisi D yang membidangi masalah sosial menanggapi serius terkaitnya potensi hilangnya ribuan bansos keluarga miskin di Aceh Timur.

Politisi Partai Aceh ini, minta semua instansi  harus bertanggung jawab dan mencari solusi untuk menyelamatkan bansos milik keluarga miskin.

BeritaTerkait

Wabup jangan Cengeng, Aa Maung: Harus Ingat dengan Komitmen sebelumnya

16 Mei 2022
Hj. Tina Wiryati

Dewan Jabar : WFH ASN Jabar Harus Tepat Dan Tidak Menghambat Kepentingan Publik

16 Mei 2022

Menurut Yahya Boh Kaye sapaan akrab M.Yahya Ys, potensi hilangnya bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi ribuan keluarga miskin merupakan masalah serius.

Seharusnya, lanjut Yahya, Pemerintah Daerah mengusulkan lebih banyak lagi, tidak sebaliknya yang sudah ada bisa hilang atau berkurang, tandas putra Gampong Tanoh Anoe.

Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH Aceh Timur, Zulfahmi saat ditemui awak media di di salah satu cafe di Idi Rayeuk, Senin (27/9/2021) menjelaskan bahwa, potensi hilangnya ribuan bansos PKH dan BPNT bukan hanya terjadi di Kabupaten Aceh Timur tapi terjadi secara nasional.

Salah satu penyebabnya adalah tidak valid data kependudukan. pada saat  up date Data Terpadu Keluarga Keluarga Sejahtera(DTKS) di SIGN-G Kemensos, Jelas Zulfahmi turut didampingi Korkab BPNT Said Hidayat.

Bermasalah data kependudukan khususnya nomor NIK tidak terbaca oleh sistem bukan hanya terjadi terhadap 3,480 KPM PKH, tapi juga terjadi hampir 3000 KPM BPNT di seluruh Kecamatan di Aceh Timur

Solusinya adalah Kemensos membuka akses entrian data ulang di SIG-NG untuk perbaikan DTKS, sebab penerima masyarakat yang tidak menerima bansos sekarang masih kondisi sangat miskin.

Karena dulu, diberikan akses hanya entri Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian melakukan pengecekan data valid atau tidak valid di Dinas Dukcapil, sehingga pendamping tidak bisa melakukan entry data di lapangan dengan sistem, ujar Zulfahmi.

Sementara Kadis Dukcapil Aceh Timur, Drs. Faisal M.AP saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Dukcapil bersama Bank dan Dinsos pada bulan Agustus sudah duduk untuk membahas masalah tersebut.

“Kami dari Capil juga sudah mengajukan ke Kemendagri untuk meminta rekom melakukan PKS dengan pihak Dinsos berkenaan pemanfaatan data kependudukan. Saat ini kita  tengah menunggu rekom turun dari kementerian, untuk selanjutnya dilakukan Perjanjian Kerja Sama,” katanya.

Kini menurut Faisal, tergantung pihak kementerian yang mengizinkannya, Dukcapil  tidak boleh serta merta memberikan data masyarakat, karena data tersebut di lindungi oleh undang-undang, pungkasnya. (T. Saiful)

Tags: BPNTKPMPKH
Previous Post

Perubahan APBD Jabar 2021 Diproyeksikan Berkurang Rp.5,48 Triliun

Next Post

Forum PWI Jaya Series, Gelar Webinar Tentang Pers Mahasiswa

Related Posts

Headline

Wabup jangan Cengeng, Aa Maung: Harus Ingat dengan Komitmen sebelumnya

16 Mei 2022
Hj. Tina Wiryati
Headline

Dewan Jabar : WFH ASN Jabar Harus Tepat Dan Tidak Menghambat Kepentingan Publik

16 Mei 2022
Dewan Jabar  Minta 8 CDPOB Difollow Up Secara Jelas oleh Pemprov Jabar
Headline

Dewan Minta 8 CDPOB Difollow Up Secara Jelas oleh Pemprov Jabar

16 Mei 2022
Hj. Yuningsih
Headline

Dewan Jabar Pantau Seberapa Maksimal Penggunaan Alun-Alun Bagi Masyarakat

16 Mei 2022
Rombongan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat  meninjau program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) serta menggelar audiensi dengan masyarakat Desa Kerandon Kabupaten Cirebon.
Headline

Desa Kerandon Kab.Cirebon Lokasi Pembangunan Rutilahu Terbanyak di Jabar

16 Mei 2022
Headline

Mantera Sunda menurut University Harvard dan Contohnya

15 Mei 2022
Next Post

Forum PWI Jaya Series, Gelar Webinar Tentang Pers Mahasiswa

Please login to join discussion

Selamat Idul Fitri – DPRD Kab. Bandung

Ucapan Hari Raya Walikota Cimahi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

Jajaran Komisari & Direksi PT. Wika Beton

  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • DISCLAIMER

MFC - Bedanews.com © 2021

No Result
View All Result
  • Home
  • Redaksi
  • News
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Edukasi
  • Ragam
  • Entertain
  • TNI-POLRI
  • Profil
  • Jurnal
  • BEDAtv

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In