Bandung, BEDAnews
Janji gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang pertama maupun yang sekarang untuk merevitalisasi UPTD dan balai–balai yang berada di bawah badan yang menjadi mitra komisi B, jomplang (timpang), demikian di ungkapkan Selly Andriani Gantina Ketua komisi B DPRD Jabar yang membidangi masalah per ekonomian, Rabu (28/8/2013) di Bandung.
Komisi B DPRD Jabar yang membidangi masalah perekonomian, menyoroti dan mengkritisi janji-janji kampanye Gubernur baik yang dulu maupun yang sekarang, yang akan focus untuk revitalisasi UPTD (unit pelaksana teknik dinas) dan balai-balai dibawah badan yang memang akan menjadi tanggung jawab provinsi, dalam rangka fungsi pelayanan kemasyarakatan maupun yang berguna sebagai Pendapatan anggaran di mitra komisi B ini, ternyata tidak mendukung apa yang namanya Revitalisasi tadi, ungkapnya.
Bila satu UPTD balai diberi Rp. 129 juta, hanya untuk perbaikan dan pemeliharaan, sementara yang dibutuhkan UPTD bukan perbaikan dari sisi fisik saja tetapi bagaimana peran UPTD ini dari sisi kualitas pelayanannya lebih baik, termasuk sarana dan prasarana.
Seperti UPTD penyamakan Kulit di Sukaregang Garut, boleh dibilang sudah out of date dibanding yang dimiliki masyarakat, seharusnya yang namanya balai memiliki teknologi yang terbaru untuk masyarakat bukan yang tertinggal, urai anggota FPDI Perjuangan DPRD Jabar ini. (hermanto)
