JAKARTA || Bedanews.com – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud selaku Ketua Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat mengatakan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi (TPID Provinsi) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (TPID Kabupaten/Kota). Tim inilah yang diharapkan dapat mengendalikan pergerakan inflasi Indonesia dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun.
Pada tahun yang sama, Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang mengatur mengenai tugas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota yang mana dalam pelaksanaan tugas TPID dimaksud, Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk menyusun Peta Jalan dan Rencana Aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi di daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, dengan Strategi 4K yaitu mengupayakan Keterjangkauan Harga, menjaga Ketersediaan Pasokan, menjamin Kelancaran Distribusi dan meningkatkan Komunikasi yang Efektif.
