Bandung, BEDAnews
Masalah bantuan desa, menjadi sorotan fraksi Demokrat di DPRD Jabar dalam laporan reses I tahun sidang 2013 anggota DPRD Jabar, yang disampaikan dalam rapat paripurna di ruang sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Jln. Diponegoro 22 Bandung, Rabu (3/4).
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara tidak menyampaikan laporan hasil reses dengan dibacakan oleh juru bicara fraksi masing-masing, tetapi laporan hasil reses disampaikan sebagai laporan tertulis kepada pimpinan sidang, sehingga rapat paripurna pun tidak berlangsung dalam waktu yang lama.
Sementara secara general, laporan hasil reses fraksi–fraksi DPRD Jabar tercatat beberapa masalah infrastruktur dan pelayanan pemerintah. Fraksi partai Demokrat (F.PD) dan Fraksi Partai Golkar menyampaikan aspirasi reses terkait dengan bantuan Pemprov Jabar sebesar Rp. 100 juta untuk pembangunan infrastruktur desa, yang meminta Gubernur untuk bersikap adil dengan memberikan bantuan yang sama kepada semua Kelurahan dan Desa yang ada di Jawa Barat.
Serta masih mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat meminta agar pemerintah tidak setengah-setengah dalam mengeluarkan kebijakan, seperti janji Gubernur untuk menggratiskan sekolah sampai jenjang SMA dan sederajat diharapkan dapat terealisasi bulan Juli 2013.
Laporan reses FPDI-P menyoroti pelayanan publik yang masih bersifat birokratis dan belum partisipatif bagi masyarakat. Program pembangunan yang ada pun masih bersifat top down belum bottom up sehingga ketergantungan pada pemda masih tinggi.
FPDI-P juga meminta agar program universal coverage bidang kesehatan yang direncanakan berupa KTP berasuransi harus segera dipersiapkan dan direalisasikan agar masyarakat bisa segera terlayani dan mengurangi tingkat kematian masyarakat yang disebabkan terlambatnya pelayanan pasien oleh rumah sakit.
Hal ini juga disoroti FPG dengan banyaknya masyarakat yang tidak mampu hampir diseluruh kota/kabupaten belum menikmati pelayanan kesehatan melalui Jamkesda maupun Jamkesmas.
Sementara FPKS menyoroti bantuan ADD untuk Desa, disarankannya agar bantuan tersebut langsung diterima oleh lurah/kuwu agar tidak ada potongan di kecamatan yang besarnya mencapai Rp. 10 juta dan di kabupaten sekitar Rp. 2 juta sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah.
Selain itu juga, Pemprov Jabar diharapkan membuat skema berbagai bentuk kredit atau dana bergulir yang lebih mudah diakses masyarakat baik yang disalurkan melalui lembaga perbankan maupun lembaga non bank.
Fraksi PPP dalam laporannya meminta agar Pemprov Jabar memberikan perhatian lebih dalam memenuhi kekurangan PPL dan PKL pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan baik dari aspek jumlah maupun kesejahteraannya. PPP juga menggarisbawahi agar Pemprov lebih fokus lagi dalam mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan yang menuju dan menghubungan sentra-sentra produksi terutama produksi pertanian di Jabar.
Sedangkan Fraksi Gerindra dalam laporannya mengemukakan pentingnya perbaikan irigasi untuk menanggulangi kebutuhan air bagi pertanian saat musim kemarau. Dan Fraksi PAN menyampaikan keluhan petani terkait kelangkaan pupuk dan sarana produksi pertanian yang terjadi pada setiap musim tanam. Serta meminta Pemerintah untuk proaktif, antisipatif, responsif dan bertindak tegas terhadap setiap penyelewengan distribusi pupuk serta meninjau kembali tata niaga pupuk yang berjalan saat ini.
Terakhir, Fraksi Gabungan Hanura-PKB menyoroti belum optimalnya keberadaan lembaga keuangan mikro yang memfasilitasi kepentingan ekonomi masyarakat kecil dan menengah serta meminta pemerintah melakukan upaya penguatan kegiatan usaha koperasi di daerah melalui program-program yang secara langsung dapat menstimulus peningkatan ekonomi. (hermanto)
