“Proyek percontohan ini harus disertai dengan evaluasi yang jelas dan terukur, mulai dari peningkatan akses layanan kesehatan, kecepatan penanganan kasus kegawatdaruratan, hingga tingkat kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanpa mekanisme evaluasi yang transparan, proyek percontohan berisiko berhenti sebagai program eksperimental yang tidak pernah berkembang menjadi kebijakan pelayanan publik yang lebih luas.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam reformasi pelayanan kesehatan daerah bukan hanya merumuskan program baru, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki fondasi sistem yang kuat dan mampu berjalan secara konsisten dalam jangka panjang.
“Masyarakat tentu berharap akses pelayanan kesehatan semakin mudah dan cepat. Namun harapan itu hanya bisa terwujud jika kebijakan dirancang secara realistis dan berbasis pada kapasitas sistem kesehatan yang ada,” pungkasnya.
