“Dalam kondisi APBD yang terbatas, setiap ekspansi layanan kesehatan harus direncanakan secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan fiskal baru bagi pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengaturan sistem rujukan antara Puskesmas dan rumah sakit. Menurutnya, layanan IGD di Puskesmas harus dirancang sebagai bagian dari sistem rujukan yang jelas, bukan sebagai pengganti fungsi rumah sakit yang memiliki fasilitas penanganan lebih lengkap.
Jika tidak dirancang secara sistematis, lanjutnya, pengembangan IGD di Puskesmas justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi pelayanan kesehatan.
Meski demikian, Rinna mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Cirebon yang menjadikan Puskesmas Gunung Sari sebagai proyek percontohan. Pendekatan bertahap dinilai lebih realistis untuk menguji efektivitas kebijakan sebelum diterapkan secara luas di seluruh Puskesmas.
