Bandung BEDAnews.com
Rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk gubernur yang merupakan hasil audiensi buruh dengan pimpinan DPRD Jabar, tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017, yang telah ditetapkan oleh gubernur pada 1 November 2016 dan upah minimum kabupaten/kota (UMSK) pada tanggal 21 November 2016, tinggal upah minimum sektoral yang sampai sekarang belum ditetapkan.
Empat serikat pekerja anggota (SPA) anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, kembali mengadu ke Komisi V DPRD jabar agar pada saat penetapan UMSK pada 21 Desember jadi pertimbangan Gubernur.
Anggota Komisi V H. Rustandie SH. Yang menerima pengaduan mereka di ruang rapat komisi Jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin (19/12), menyatakan. Pada dasarnya dewan mengapresiasi perjuangan kaum buruh untuk menyikapi SK gubernur yang ditetapkan per 1 Januari 2017 mendatang. Selain itu, berkaitan dengan asosiasi sektoral juga dewan mendukung untuk pembentukan asosiasi sektoral tersebut.
“Kami mengapresiasi upaya yang dilakukan kalangan buruh. Dan kami terus mendukung perjuangannya untuk mendapatkan hak dasar bagi kaum buruh,” ujar Rustandie
Tetapi Rustandi juga mengungkapkan, kendala untuk pembentukan asosiasi karena tidak adanya anggaran. Sehingga DPRD harus memberikan anggaran kepada pemerintah provinsi, serikat pekerja/serikat buruh dan Apindo secara proporsional untuk membenahi dan penguatan kapasitas tata kelola dan pembinaan perburuhan di provinsi agar kredibel. Dengan pertimbangan karena perburuhan memiliki peran penting dan strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional
“Karena itu bagaimana kedepannya agar pemerintah provinsi dalam memberikan bantuan keuangan agar di 2018 nanti lancar tidak ada hambatan,” katanya.
Anggota Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jawa Barat ini juga menambahkan, untuk mengantisipasi di 2017 nanti, kalangan buruh mendapatkan dispensasi dari dewan setelah melalui pembahasan dengan Apindo berkaitan dengan pengupahan buruh. Sebab, penetapannya akan dilakukan pada Januari 2016 mendatang. “Sehingga nantinya bisa segera terealisasi dengan baik pada 2018 mendatang,”
Sementara Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, proses penetapan tersebut harus berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7/2013 tentang Upah Minimum dan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 49 bahwa UMSK harus dirundingkan dengan asosiasi pengusaha sektor, sedangkan asosiasi pengusaha sektor sampai sekarang belum terbentuk. “Karena itu, pembentukan asosiasi sektoral disetiap kabupaten kota sangat menentukan penetapan upah ini,”Ujarnya.
Hal ini sebagai upaya menindaklanjuti penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK) yang akan ditetapkkan pada 21 Desember mendatang. Karena itu, organisasi buruh mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera mendorong dan memfasilitasi Apindo di seluruh daerah membentuk asosiasi sektor untuk mengisi kekosongan hukum.
“Jika tidak terbentuk tentu akan merugikan kaum buruh yang saat ini juga masih dibingungkan dengan penetapan UMP,” katanya.@1
